WELCOME TO HPI SUMBAR

Sairiang balam jo barabah

Balam lalu barabah mandi
Pucuak cimpago rang patahkan
Sairiang salam nan jo sambah
Salam lalu sambah kumbali
Salamaik Datang kami ucapkan....

06 September 2016

Kerjasama HPI SUMBAR dengan POLWIS di POLDA SUMBAR

Padang, 6 September 2016. Pengurus DPD Himpunan Pramuwisata Propinsi Sumatera Barat dan utusan dari DPC HPI diantaranya Kota Padang, Bukittinggi, Solok Selatan, Pariaman dan Agam hadir dalam Rapat Kerjasama antara Polisi Wisata dengan HPI Sumbar.

Dengan semakin meningkatnya jumlah destinasi dan banyaknya pelaku pariwisata yang terus tumbuh seiring dengan perkembangannya, maka segala aturan seputar memberi rasa aman dan nyaman kepada para tamu yang berkunjung juga harus menjadi tanggung jawab kita bersama.
Tidak luput halnya dengan pramuwisata dalam melaksanakan tugasnya di lapangan mesti didukung oleh peraturan seperti PERGUB dan SOP yang jelas demi menciptakan Sapta Pesona Pariwisata.

Untuk itu menyambung Rapat dengan Stakeholder Pariwisata di Kantor Gubernur lalu, maka dilakukan follow up kerjasama dengan Polisi Wisata di POLDA SUMBAR yang berlangsung akrab dengan semangat untuk perbaikan setelah segala unek-unek dikeluarkan.

Pada kesempatan itu Ketua HPI Sumbar, Budiman juga menyerahkan daftar nama dari anggota HPI Sumbar yang aktif dan telah memiliki kartu anggota kepada AKBP Rainipen, Sementara itu Akta Notaris dan AD/ART HPI Sumbar sebagai organisasi Profesi yang legal diserahkan oleh Sekretaris HPI Sumbar, Linda Hevira kepada AKP Darma.

Ke depan pertemuan selanjutnya akan dilakukan setelah PERGUB Pramuwisata terbit dan segera dibahas pelaksanaannya sesuai SOP di lapangan.

Demikian Informasi HPI SUMBAR.



03 July 2016

Sertifikasi Kompetensi Pramuwisata HPI Sumbar

Sertifikasi Kompetensi Pramuwisata HPI Sumbar
13 Juni 2016 di Grand Rocky Hotel Bukittinggi.

Strategi Kerjasama Pemasaran Wisata Halal dengan Stakeholders Terkait

HPI Sumbar menghadiri undangan Kementrian Pariwisata dalam Sosialisasi Strategi Kerjasama Pemasaran Wisata Halal dengan Stakeholders terkait.

Propinsi Sumatera Barat termasuk ke dalam Grand Disain 10 Destinasi Wisata Halal Nasional.
 
Oleh sebab itu, percepatan ke arah go Nasional dan Internasional mesti dibuktikan. SUMBAR sendiri sudah mempunyai basic yang kuat untuk menjalankannya. Tidak saja faktor alam dan budayanya, faktor pendidikan dan masyarakat yang dekat dengan keIslaman mesti diproklamirkan juga pelayanan dan fasilitas Islami dan halal di tengah dominasi wisata yang butuh diferensiasi, jika tidak ingin tersisih.

Bertempat di Grand Inna Muara Padang, acara berlangsung sangat padat mulai dari Pembukaan, Materi seperti : Percepatan Wisata Halal, Destinasi dan Strategi Wisata Halal, Branding Wisata Halal, dan yang tidak kalah menariknya adalah Real Success Story of Halal Destination oleh Ketua BPPD Propinsi NTB, yang dalam waktu setahun mampu menjadikan Lombok sebagai Destinasi Wisata Halal terbaik di dunia. Nggak percaya...? Benar terjadi kok..asalkan semua lapisan masyarakatnya bersatu dan bekerja sama..see this video

08 April 2016

HPI dan Stakeholder Pariwisata Sumatera Barat

Kamis, 7 April 2016, Pengurus HPI DPD Sumbar menghadiri  undangan Gubernur Sumbar beserta Stakeholders Pariwisata lainnya.

Dinas terkait di lingkungan Pemda seperti Dinas Pariwisata,  Perhubungan,  Polisi Pariwisata, Satpol PP, PLN, PU dan Pelaku Pariwisata yang tergabung dalam ASITA, PHRI, termasuk HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia) sendiri, kemudian Jasa Transportasi seperti Taxi, KAI (kereta api), Angkasa Pura dan maskapai penerbangan seperti Garuda, Batik Air, Lion Air, City Link juga datang dan memberikan progress report tentang Pembenahan yang telah dan sedang dilakukan termasuk Sertifikasi usaha dan jasa di bidang Pariwisata.

Gerakan Terpadu Pengembangan Pariwisata Sumbar yang dipimpin langsung oleh Gubernur, Wagub, Dinas Pariwisata ke depan akan membuat Satgas yang akan menampung semua masalah Pariwisata dan penyelesaiannya.
Dalam hal ini Gubernur menegaskan kepada Pelaku atau jasa Pariwisata yang tidak mengacu pada standar yang diminta, jika ada laporan segera akan ditindak secepatnya.
Tentu saja setelah pertemuan-pertemuan berikutnya, sosialisasi Slogan dan Pelatihan yang akan dilakukan.

Peluang Pariwisata Sumbar merupakan tugas kita semua dalam memaksimalkan potensi :
Alam
Budaya
Kuliner
Heritage
Religi
Sejarah
Agro Wisata
Green Tourism
Pantai
dll
jangan sampai disia2kan oleh Pelaku Pariwisata dan Masyarakat yang tidak paham Etika 7 Sapta Pesona yang harus dipunyai seperti rasa Aman, budaya Bersih, lingkungan Sejuk, perilaku Tertib, pemandangan yang Indah, pelayanan yang Ramah, sehingga membawa Kenangan  yang tak terlupakan bagi tamu yang datang. SEMOGA.

Sekretaris HPI Sumbar (Linda Hevira) 

17 December 2015

HPI DPD Sumbar diterima Gubernur Sumbar Terpilih : Pergub Pramuwisata segera diterbitkan.

Assalaamu'alaikum . Wr. Wb

Kamis, 17 Desember 2015, Pengurus DPD HPI Sumbar diterima langsung oleh Gubernur Sumbar. Selain mengucapkan Selamat atas terpilihnya kembali Bapak Prof. DR. Irwan Prayitno sebagai Gubernur Sumbar untuk yang kedua kalinya. HPI Sumbar juga menyampaikan perlunya dibuatkan Pergub untuk melindungi hak dan tugas Pramuwisata yang merupakan ujung tombak SDM dalam dunia pariwisata serta masalah bagaimana aset atau hak lokal yang perlu diperhatikan di daerah laut Mentawai.

Sebagai pendahuluan HPI melaporkan bahwa HPI merupakan sebuah organisasi Profesi yang non politik dan diakui negara. Dibuktikan dengan Akta Notaris, NPWP, mempunyai AD/ART dari tingkat Pusat hingga ke Propinsi, Kabupaten dan kota.

Untuk HPI Sumbar periode 2012 - 2017 sendiri, sudah dikenal aktif di kalangan Rapat Kerja Nasional, terbukti  dari 4 daerah sudah berkembang menjadi 10 destinasi wisata yang ditanggapi serius oleh kepala daerah dan dinas pariwisatanya untuk melahirkan SDM yang siap berperan di daerahnya.

Pengurus HPI yang datang diantaranya adalah Ketua, Sekretaris, Korwil, Humas, Ethyc HPI, Biro Lingkungan, Biro Hub Int, Biro kesenian, dan anggota. Dari diskusi dan curah pendapat yang bertempat di gedung Adzkia, Kuranji Padang tersebut,  Gubernur sangat menanggapi positif akan diterbitkannya Pergub dan segera kita diminta berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pariwisata Sumbar. Pemerintah juga akan bisa membantu dalam hal Program Pelatihan, Pembinaan dan Sertifikatnya. Sedangkan untuk bantuan dana tidak bisa dadakan, harus dibuat proposalnya setahun sebelum disahkan, dan akan diajukan sesuai skala prioritas untuk masalah hibah.

Kami mengucapkan terimakasih atas semua doa dan dukungan semua anggota. Semoga kedepannya anggota resmi HPI akan terlindungi oleh hukum, Polpar segera berfungsi untuk menyeleksi guide anggota resmi HPI di lapangan. Sementara bagi anggota HPI sewaktu beraktifitas Wajib menggunakan KTA HPI Nasional dan PIN yg di buat DPD HPI sebagai Identitas Pembeda.
Kita sangat banyak mendapat Masukan dari Bpk Irwan Prayitno yang langsung mengkoordinasikan dengan  Kadis Budpar Sumbar. Demikian juga kunci sekretariat HPI sudah bisa diambil dan difungsikan di Dinas Pariwisata Sumbar, Padang.

Demikian Ketua dan Sekretaris HPI Sumbar melaporkan.

Wassalaamu'alaikum. Wr. Wb.


04 November 2015

Rapat HPI DPD Sumbar

Setelah mengikuti Rapat Kerja Nasional HPI di Bandung, ketua HPI Sumbar Budiman segera melakukan Rapat Pengurus yang bertujuan untuk menginformasikan hasil Rakernas dan juga membicarakan masalah yang dianggap perlu, diantaranya :

1. Pentingnya kaderisasi, pelatihan guide yang mengacu pada BNSP
2. Usaha Jasa Pramuwisata.
3. Masalah etika guide untuk sidang kode etik.
4. Standar guide fee.
dll.

Rapat yang diadakan di kantor Dinas Pariwisata Propinsi Sumbar itu dilaksanakan tanggal 29 Oktober 2015 pukul 11.00 sampai selesai.

Demikian Sekretaris HPI Sumbar melaporkan.

01 November 2015

HPI Sumbar pada Rakernas HPI di Bandung

Peningkatan SDM Pramuwisata dalam persaingan global telah menjadi agenda penting di setiap Rakernas. Persoalan ini  tidak saja menjadi tanggung jawab pengurus HPI yang tentu saja harus melibatkan keikutsertaan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan penegakan etika pariwisata. 

Disamping itu juga bentuk kerjasama yang kondusif antara industri/institusi/pelaku usaha harus mempunyai standar kompetensi secara nasional dan internasional tanpa menghilangkan budaya setempat.

Usaha Jasa Pramuwisata juga diharapkan hadir untuk menyediakan/mengkoordinasi tenaga pemandu wisata yang  sudah bersertifikasi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan/biro perjalanan wisata.

Akhirnya Perjalanan anggota HPI ke depan, tidak lain adalah memacu "kreatifitas" dan "spesifikasi" diri supaya lebih "mumpuni" di tengah persaingan era globalisasi. 

Gambar :

1. Delegasi HPI Sumbar,DPD Sumbar,DPC HPI Pariaman,DPC HPI Mentawai

2. Seluruh Delegasi DPD HPI di Indonesia Photo bersama diruangan Kongres Asia Afrika.....moment yang sangat bermakna.